-->

Menu Bawah

Iklan

Merasa Dizolimi Pemkab Tebo, Pedagang Pasar Sarinah Rimbo Bujang Tempuh Jalur Hukum

Portal Tebo
08/01/22, 21:04 WIB Last Updated 2022-01-08T14:04:14Z
masukkan script iklan disini

 


PORTALTEBO.id - Puluhan pedagang di Pasar Sarina Kecamatan Rimbo Bujang mengaku dizalimi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo. Mereka diduga Pemkab telah menolak sertifikat perpanjangan hak guna bangunan (HGB) yang telah mereka tempati selama bartahun-tahun.


Yang lebih parah lagi, Pemda Tebo diduga juga telah mengklaim tanah dan bangunan ruko di pasar tersebut milik daerah. Padahal ruko tersebut masih berdiri diatas tanah negara. Hal ini diketahui setelah adanya rapat di DPRD pada November 2021 lalu dan Sekda telah menyurati Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan meminta dihitungkan agar ruko yang ditempati pedagang itu disewakan.


Atas keputusan ini, para pedagang meminta pendampingan kuasa hukum dan akan menempuh jalur hukum.  


"Setelah kami pelajari, apakah permasalahan ini hukumnya kuat dan ternyata hukumnya kuat untuk dipertahankan, dan kami juga tidak ingin mengecewakan masyarakat" kata Yalid, kuasa hukum pedagang. Pada Sabtu (08/01/2021).


Yalid menyampaikan apa dasar Pemkab mengklaim tanah dan ruko ini miliknya. Sementara Pemkab tidak mengantongi sertifikat pengelolaan. 


Dirinya juga mengatakan bahwa sebelumnya kliennya sudah mempunyai ittikat baik untuk melakukan perpanjang HGB namun Pemkab tidak merekomendasi sehingga sertifikat HGB pedagang mati.


"HGB menurut peraturan pemerintah yang baru Nomor. 18 Tahun 2021 itu berdiri di atas tiga tanah, yaitu tanah negara, hak pengelolaan serta tanah hak milik. Dan kalaupun dasar Pemkab mengklaim tanah itu eks transmigrasi, namun Pemkab juga tidak bisa menunjukkan bukti surat penyerahan pengelolaan yang dibidangi menteri," jelasnya.


Sebelumnya, kuasa hukum pedagang ini juga pernah mengirimkan somasi ke Pemkab Tebo beberapa waktu lalu, namun tidak ada jawaban. Sebelum mengambil langkah hukum tim pengacara terlebih dahulu akan melayangkan surat keberatan atas layang somasi sebelumnya.


"Kami mengambil langkah hukum dengan mengajukan sengketa administrasi ke julur pengadilan tata usaha negara, dengan mengajukan surat keberatan," pungkasnya. (red)


Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini