-->

Menu Bawah

Iklan

Soal Aksi Penutupan Akses Jalan Angkutan Batu Bara di Sungai Bengkal, Ini Kata LP2LH

Portal Tebo
03/01/22, 12:09 WIB Last Updated 2022-01-03T05:09:34Z
masukkan script iklan disini

 


PORTALTEBO.id - Aksi penutupan akses Jalan Hauling pertambangan batubara yang dilakukan oleh warga masyarakat Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi beberapa waktu yang lalu mendapatkan perhatian khusus dari Lembaga Pemantau Penyelamat Lingkungan Hidup (LP2LH).


Kepada Media ini pada Senin (03/01/22), Ketua LP2LH, Hary Irawan mengkritisi sikap pihak perusahaan yang terkesan tidak memperhatikan aspek lingkungan ketika menjalankan usaha kegiatannya.


"Seharusnya pihak perusahaan  melakukan kegiatan pemeliharaan jalan, seperti memperbaiki jalan di spot spot jalan yang rusak dan becek, kemudian melakukan penyiraman jalan karena hal ini untuk meminimalisir dampak penurunan kualitas udara ambient akibat debu dari aktifitas kendaraan angkutan batubara," cetusnya.


"Apalagi diketahui, jalan yang dilalui tersebut adalah jalan masyarakat, artinya mereka sudah melakukan pembiaran yang menyebabkan terjadinya keresahan warga masyarakat sekitar," kesal Hary.


Dikatakan Hary, sebelum Pemerintah mengeluarkan izin, setiap usaha kegiatan apalagi sekelas kegiatan pertambangan batu bara, mereka tentunya diwajibkan membuat dokumen lingkungan apakah itu AMDAL atau UKL UPL yang didalamnya termuat rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dikarenakan potensi dampak penurunan kualitas lingkungan akibat dari kegiatan usaha tersebut, " jelas Hary.


Lanjut, kata Hary, didalam Dokumen Lingkungan tersebut sudah jelas ada beberapa aspek lingkungan yang harus diperhatikan , diantaranya Geofisik Kimia, Sosial,Budaya, Kesehatan Masyarakat, yang menjadi kewajiban serta tanggung jawab mutlak perusahaan, "Ungkapnya.


Apabila tanggung jawab ini tidak dilaksanakan,kata Hary, artinya  mereka sendiri  telah melanggar apa yang tertulis didalam dokumen lingkungan mereka."Yang menyusun Dokumen Lingkungan kegiatan mereka ialah Pemrakarsa/Penanggung Jawab kegiatan usaha".


Kemudian, dikatakan Hary, sanksinya kan sudah jelas, jika ada pelanggaran Lingkungan Hidup akibat dari suatu usaha kegiatan,  sesuai dengan UU 32 Tahun 2009 dan UUCK Nomor 11 Tahun 2020, dan PP 22 tahun Tahun 2021, izin nya bisa dicabut.


"yang jelas, terkait masalah ini, melalui LP2LH sesuai dengan Hak kami selaku Organisasi Lingkungan Hidup, akan menindak lanjuti persoalan ini,bila perlu saya minta evaluasi kembali Dokumen Lingkungan mereka,dan patut saya duga jangan jangan salah satu dari perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Tebo Ilir ada yang tidak punya Izin,seperti Persetujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( PKPLH ) untuk Stockpile dan lain lain", kesal Hary.


Terakhir dikatakan Hary,bila perlu dirinya akan segera  men somasi pihak Perusahaan dan akan berkoordinasi pihak instansi  yang membidangi masalah Lingkungan Hidup terkait masalah ini, karena saya pikir hal ini perlu dilakukan agar para perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di Kabupaten Tebo ini jangan seenaknya saja beroperasi tanpa memperhatikan aspek lingkungan hidup,"tutupnya. (red)

Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini