• Jumat, 30 September 2022

Jampidum Setujui Para Kajari Hentikan 3 Kasus Berdasarkan Keadilan Restoratif

- Selasa, 13 September 2022 | 11:38 WIB
Jampidum Kejaksaan Agung RI, Dr. Fadil Zumhana. (Ist)
Jampidum Kejaksaan Agung RI, Dr. Fadil Zumhana. (Ist)

PORTALTEBO.id - Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 3 (tiga) permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice), Selasa, 13 September 2022.

Ekspose dilakukan secara virtual yang dihadiri oleh Jampidum Dr. Fadil Zumhana, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani, S.H. M.H., Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri yang mengajukan permohonan restorative justice serta Kasubdit dan Kasi Wilayah di Direktorat T.P. Oharda. 

Baca Juga: Puspenkum Kejaksaan Agung Membuat Inovasi Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Baca Juga: Jaksa Agung Ungkap Syarat Untuk Menjadi Jaksa Seutuhnya

Baca Juga: Jaksa Agung Menyetujui 7 Pengajuan Restorative Justice

Dari rilis Kejaksaan Agung yang disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum, Dr. Ketut Sumedana 3 (tiga) berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif yaitu: 

  1. Tersangka Muhammad Wahyu Firmansyah als Wahyu bin Tafsiruddin dari Kejaksaan Negeri Kampar yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan.
  2. Tersangka Rambat Santoso Bin Lanjar (alm) dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
  3. Tersangka Awlia Rahman bin Sulaiman dari Kejaksaan Negeri Sukamara yang disangka melanggar Pasal 374 jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan. 

Sementara, alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif antara lain:

  • Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
  • Tersangka belum pernah dihukum;
  • Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
  • Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
  • Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
  • Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
  • Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
  • Pertimbangan sosiologis;
  • Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya, Jampidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

Editor: Syahrial.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kalah di PTUN Jambi, PJ Bupati Tabo: Kita Akan Banding

Senin, 26 September 2022 | 17:58 WIB
X