• Jumat, 30 September 2022

Jampidum Stop Penuntutan Perkara KDRT Dan Pengancaman Berdasarkan Keadilan Restoratif

- Senin, 19 September 2022 | 13:09 WIB
Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Dr. Fadil Zumhana. (Ist)
Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Dr. Fadil Zumhana. (Ist)

PORTALTEBO.id – Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 2 (dua) permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Ekspose penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini dilakukan secara virtual, Senin 19 September 2022.

Pada ekspose ini dihadiri langsung oleh Jampidum Dr. Fadil Zumhana, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani, S.H. M.H., Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, dan Kepala Kejaksaan Tinggi.

Selain itu, juga dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang mengajukan permohonan restorative justice serta Kasubdit dan Kasi Wilayah di Direktorat T.P. Oharda. 

Baca Juga: Jampidum Setujui Para Kajari Hentikan 3 Kasus Berdasarkan Keadilan Restoratif

Baca Juga: Jampidum Kembali Setujui 10 Pengajuan Restorative Justice

Baca Juga: Anak Bungsu Jaksa Agung Muda Intelijen Jadi Korban Kecelakaan Beruntun, Kejari Tebo Ucapkan Belasungkawa

Dari pers release yang diterima Portal Tebo dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Dr. Ketut Sumedana, 2 (dua) berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif yaitu:

  1. Tersangka YARSON LAUNGI alias TAMA dari Cabang Kejaksaan Negeri Morowali yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
  2. Tersangka RIDO WANSAH alias RIDO dari Kejaksaan Negeri Labuhanbatu yang disangka melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pengancaman.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan adalah:

  • Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
  • Tersangka belum pernah dihukum;
  • Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
  • Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
  • Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
  • Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
  • Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
  • Pertimbangan sosiologis;
  • Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya, Jampidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Halaman:

Editor: Syahrial.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kalah di PTUN Jambi, PJ Bupati Tabo: Kita Akan Banding

Senin, 26 September 2022 | 17:58 WIB
X