• Selasa, 6 Desember 2022

Jampidum Hentikan Penuntutan 2 Perkara Berdasarkan Restorative Justice

- Rabu, 28 September 2022 | 13:09 WIB
Jampidum, Dr. Fadil Zumhana (Ist)
Jampidum, Dr. Fadil Zumhana (Ist)

PORTALTEBO.id - Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Dr. Fadil Zumhana menyetujui 2 (dua) permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice).

Permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice) ini disetujui setelah dilakukan ekspose secara virtual pada Rabu, 28 September 2022.

Ekspose ini dihadiri oleh Jampidum, Dr. Fadil Zumhana, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani, S.H. M.H.

Baca Juga: Jampidum Stop Penuntutan Perkara KDRT Dan Pengancaman Berdasarkan Keadilan Restoratif

Baca Juga: Jampidum Setujui Para Kajari Hentikan 3 Kasus Berdasarkan Keadilan Restoratif

Baca Juga: Jampidum Kembali Setujui 10 Pengajuan Restorative Justice

Selain itu juga dihadiri oleh Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri yang mengajukan permohonan restorative justice serta Kasubdit dan Kasi Wilayah di Direktorat T.P. Oharda.

Berdasarkan pers rilis yang diterima Portal Tebo dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Dr. Ketut Sumedana, 2 (dua) berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah:

  1. Tersangka NELLY ARWAM SIRAY dari Kejaksaan Negeri Biak Numfor yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
  2. Tersangka ADI KURNIAWAN dari Kejaksaan Negeri Fakfak yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. 

Adapun alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan yaitu:

  • Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
  • Tersangka belum pernah dihukum;
  • Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
  • Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
  • Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
  • Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi;
  • Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
  • Pertimbangan sosiologis;
  • Masyarakat merespon positif.

Berdasarkan itu, Jampidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Halaman:

Editor: Syahrial.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X