• Jumat, 30 September 2022

Jaksa Agung Dan Menteri Perdagangan Menandatangani Nota Kesepahaman

- Jumat, 16 September 2022 | 13:39 WIB
Jaksa Agung Dan Menteri Perdagangan Menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Kerja Sama Dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi. (Ist)
Jaksa Agung Dan Menteri Perdagangan Menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Kerja Sama Dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi. (Ist)

PORTALTEBO.id - Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan RI dengan Kejaksaan RI tentang Kerja Sama dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Adapun Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Menara Kartika, Jumat 16 September 2022.

Adapun maksud dari nata kesepahaman ini sebagai pedoman bagi para pihak dalam mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak di bidang perdagangan secara seimbang dan proporsional. 

Baca Juga: Jaksa Agung Perintahkan 43 JPU Tangani Perkara Pembunuhan Brigadir J

Baca Juga: Jaksa Agung Ungkap Syarat Untuk Menjadi Jaksa Seutuhnya

Baca Juga: Jaksa Agung: Saya Tidak Butuh Jaksa Yang Hanya Cerdas, Namun…

Nota Kesepahaman bertujuan untuk menetapkan upaya-upaya dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak di bidang perdagangan.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pertukaran data dan/atau informasi, pengamanan pembangunan strategis di bidang perdagangan, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara, koordinasi penanganan pengaduan masyarakat, pengawasan dan penegakan hukum, koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset di dalam maupun luar negeri, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh para pihak. 

Dari rilis yang diterima Portal Tebo dari Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Dr. Ketut Sumedana, Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, kecuali apabila para pihak memutuskan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut. 

Baca Juga: Jaksa Agung Menyetujui 7 Pengajuan Restorative Justice

Halaman:

Editor: Syahrial.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Dewan Minta Petugas Dukcapil Tebo Ditambah

Selasa, 27 September 2022 | 14:05 WIB
X