• Jumat, 30 September 2022

Empat Rencana Aksi Nasional Yang Diintruksikan Jaksa Agung Kepada Seluruh Jajaran Saat Rakernis

- Selasa, 20 September 2022 | 10:51 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin saat memberikan arahan. (Ist)
Jaksa Agung ST Burhanuddin saat memberikan arahan. (Ist)

PORTALTEBO.id - Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) di lingkungan Kejaksaan.

Ini disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022, di Menara Kartika pada Selasa 20 September 2022.

Baca Juga: Rakernis Kejaksaan RI Tahun 2022, 3 Poin Ini Yang Diharapkan Jaksa Agung

Baca Juga: Seluruh Jajaran Kejari Tebo Ikut Rakernis Bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin

Baca Juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin: Fungsi Pencegahan Dalam Tata Kelola Ekspor-impor Harus Diprioritaskan

Pada Rakernis, ada empat poin Rencana Aksi Nasional masing-masing bidang kerja yang disampaikan Jaksa Agung.

Empat poin Rencana Aksi Nasional masing-masing bidang kerja antara lain:

  1. RAN Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi dalam hal Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum melalui ditetapkannya kebijakan pola karier yang mengatur pemberian penghargaan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang berprestasi. Kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM-Pembinaan) melalui Biro Perencanaan dan Biro Kepegawaian, saya instruksikan untuk segera menindaklanjuti hal tersebut sebagai bentuk pemberian reward internal terhadap insan Adhyaksa yang memiliki prestasi dalam bekerja;
  2. RAN Jaminan Kesehatan Nasional terkait pemberian pendapat hukum, pendampingan hukum, bantuan hukum dari Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mendukung optimalisasi program JKN KIS. Saya instruksikan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun) segera menerbitkan Surat Edaran JAM-Datun yang mendukung pelaksanaan RAN Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud;
  3. RAN Penyandang Disabilitas terkait kepekaan, pengenalan dan layanan yang inklusif disabilitas baik bagi aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum, termasuk perempuan dan anak penyandang disabilitas di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badan Diklat) Kejaksaan RI. Saya instruksikan kepada Kepala Badan Diklat agar segera menyusun modul pendukung guna terlaksananya RAN Penyandang Disabilitas di lingkungan Badiklat sebagaimana dimaksud;
  4. Strategi Nasional (STRANAS) TPPU terkait penelusuran aset tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Saya instruksikan kepada JAM-Pembinaan melalui Kepala Pusat Pemulihan Aset untuk segera mengoptimalkan penelusuran aset melalui pembentukan unit atau tim khusus sehingga menghasilkan statistik penelusuran aset yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jaksa Agung menjelaskan, dalam Sidang Umum PBB Tahun 2015 lalu, telah menggariskan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dikonkritisasi ke dalam empat pilar. 

Jajaran Kejaksaan saat mendengarkan pengarahan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Ist)
Pada pilar keempat terkait Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yang ditetapkan melalui yang selanjutnya diejawantahkan oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI melalui Nawacita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta ditetapkannya 7 (tujuh) agenda pembangunan prioritas nasional.

Oleh karenanya, guna menyelaraskan pelaksanaan kinerja Kejaksaan dengan rencana yang telah digariskan oleh Pemerintah, Jaksa Agung telah mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) di lingkungan Kejaksaan dengan rencana aksi masing-masing bidang kerja tersebut.

Halaman:

Editor: Syahrial.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Dewan Minta Petugas Dukcapil Tebo Ditambah

Selasa, 27 September 2022 | 14:05 WIB
X