Cek Jumlah Kuota CPNS 2023 Dari BKN, PPPK Guru dan Tenaga Kesehatan Jadi Prioritas

PORTALTEBO.id - Kabar gembira datang dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023. Kabar yang ditunggu ini, membawa angin segar bagi Guru dan Tenaga Kesehatan. 

Pasalnya, penerimaan CPNS 2023 akan membuat PPPK Guru dan tenaga kesehatan menjadi prioritas Kuota khusus dalam kegiatan penerimaan Abdi Negara tahun ini.

Semua hal tersebut, berdasarkan Rilis resmi/ Siaran Pers dari BKN melalui surat bernomor 010/Rilis/BKNVIII/2023.

Berikut ini, beberapa informasi penting untuk Anda ketahui terkait Kuota dan PPPK Guru dan Tenaga Kesehatan yang digadang menjadi prioritas utama.

Baca Juga: VIral! Guru CPNS Influencer Muda Ungkap Praktik Pungli, Dapat Tekanan Hingga Rela Mundur Jadi CPNS

PPPK Jadi Prioritas Kebutuhan Seleksi CASN 2023

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi prioritas kebutuhan seleksi calon ASN tahun 2023 dengan alokasi sebesar 543.593 dari total formasi 572.496 yang ditetapkan pemerintah melalui Panita Seleksi Nasional atau Panselnas.

Sementara kebutuhan pengadaan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dialokasikan sebesar 28.903 dari total formasi.

Kebutuhan PPPK pada seleksi CASN 2023 didominasi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan.

Sementara kebutuhan PNS dialokasikan untuk jabatan-jabatan fungsional atau keahlian lainnya sesuai kebutuhan instansi.

Baca Juga: Guru ASN-PNS Daerah dan Dosen Full Senyum, Jika Realisasi THR 2023 Dibayarkan Sesuai PP Nomor 15 Tahun 2023

Hal ini sejalan dengan target pemerintah yang memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan.

Terkait pengisian jabatan ASN pada kedua sektor ini, Panselnas melalui BKN juga sudah melaksanakan seleksi PPPK Guru dan Tenaga Kesehatan formasi tahun 2022.

Dengan rata-rata kelulusan yakni persentase kelulusan PPPK Guru mencapai 78,5% dan persentase kelulusan PPPK Tenaga Kesehatan sebesar 78,6% (data BKN per-tanggal 03 Agustus 2023).

Sementara untuk PPPK Teknis formasi tahun 2022, Plt. Kepala BKN menyebutkan persentase kelulusan sebelum ada kebijakan reformulasi sebesar 44%.