• Jumat, 30 September 2022

Legislator Pertanyakan Studi Kelayakan Pengalihan Gas LPG 3 Kg ke Kompor Listrik 1.000 Watt

- Minggu, 18 September 2022 | 11:05 WIB
Foto ilustrasi pertamina mengatur kebijakan pembellian tabung gas elpiji 3 kg harus daftra di MyPertamina. (pikiran-rakyat.com)
Foto ilustrasi pertamina mengatur kebijakan pembellian tabung gas elpiji 3 kg harus daftra di MyPertamina. (pikiran-rakyat.com)

PORTALTEBO.id - Pemerintah tengah mencanangkan konversi kompor gas menjadi kompor induksi atau kompor listrik 1000 Watt.

Studi kelayakan atas program ini dipertanyakan. Bahkan, anggaran program ini sudah masukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Inipun dikritisi oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Diah Nurwitasari saat rapat dengan Dirut PT. PLN, Rabu (14/9) lalu, di ruang rapat Komisi VII DPR RI.

Baca Juga: Aspan Sebut Yang Paling Banyak Masuk Daftar Penerima BLT Adalah ASN: Bahkan Ada Dari Dusun Saya Sendiri

Baca Juga: Fakta Baru Video Pengakuan Korban Pencabulan Oknum Ustadz, Orang Tua Korban Mengaku Diancam Pelaku

Baca Juga: Himaste Persiapkan Pelantikan Ketua Dan Badan Pengurus Harian

Diah sempat mempertanyakan program alternatif berupa kompor induksi untuk mengatasi kelebihan pasokan listrik tersebut. 

“Apakah pernah ada studi kelayakan yang komprehensif? Apakah alternatif satu-satunya adalah kompor induksi?” tutur Diah, penuh tanda tanya.

Legislator dapil Jabar II ini mempertanyakan pula besaran anggaran yang dibutuhkan PLN untuk program tersebut. Di hadapan Komisi VII DPR, jelas Diah, Dirut PLN mengemukakan bahwa anggarannya mencapai Rp560 miliar untuk paket kompor induksi termasuk penggorengan, panci set, instalasi Miniature Circuit Breaker (MCB), dan pengaturan chip set. Diah yang juga Anggota Banggar DPR, mengungkapkan, dalam pembahasan RAPBN 2023, anggaran program kompor induksi sudah muncul.

“Ini sudah masuk dalam rancangan pembahasan di Banggar untuk pengadaan 5 juta kompor induksi. Jangan sampai karena anggaran sudah ada, kita dipaksa harus melaksanakannya," ujar Politisi Fraksi PKS ini, seraya menambahkan, bila hasil kajian ternyata ini bukan program yang layak dieksekusi, maka Komisi VII harus memberi catatan penting.

Halaman:

Editor: Syahrial.

Sumber: DPR RI

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X