• Jumat, 30 September 2022

Petani Semakin Sulit Memperoleh Pupuk Bersubsidi, DPR Pertanyakan Sikap Pemerintah

- Selasa, 20 September 2022 | 17:20 WIB
Nusron Wahid (@nusronwahid1)
Nusron Wahid (@nusronwahid1)

PORTALTEBO.id – Pemerintah telah menerapkan Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, 

Pasca penerapan Permentan Nomor 10 Tahun 2022 itu, DPR RI menilai para petani di Indonesia semakin kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi,

Baca Juga: DPR Setujui Penjualan Kapal FSO Arjuna Sakti Milik Kementerian ESDM

Ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid. Dia pun menekankan agar pemerintah pusat secara tegas menentukan politik subsidi pupuk yang ideal. 

“Dengan model politik subdisi semacam ini, efektif apa tidak? Karena faktanya masih menciptakan kegaduhan dan masih ada image pupuk langka," kata dia dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan direksi PT Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin, 19 September 2022.

"Kalau melihat dari produksi, itu ga ada pupuk langka. Wong kita ekspor 1-2 juta (pupuk) kok, tapi memang persoalannya politik subsidi,” ketus Nusron.

Baca Juga: Komisi IX DPR RI Siap Dukung Tenaga Honorer Diangkat Jadi Pegawai Tetap

Diapun mempertanyakan sikap pemerintah pusat pada pembahasan penyediaan pupuk nasional sekaligus keberlangsungan pupuk bersubsidi.

Menurutnya, sikap pemerintah pusat saat ini terkesan belum mempertimbangkan masukan PT Pupuk Indonesia, sebagai operator pelaksana, dalam penyusunan model produksi dan distribusi pupuk bersubsidi yang ideal.

Baca Juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Pelanggan Listrik Daya 450 VA, Naik Menjadi 900 VA

Halaman:

Editor: Syahrial.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X