Wah, Beredar Rumor Soal Pungut Rp 50 Per Desa Pemekaran di Kabupaten Tebo Jambi

PORTALTEBO.id – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyetujui 15 desa pemekaran di wilayah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Namun dibalik proses desa pemekaran itu, beredar rumor adanya pungutan terhadap desa-desa pemekaran tersebut.

Pada rumor tersebut, pungutan terhadap desa pemekaran ini dilakukan pada tahun 2021 dan tahun 2022.

Baca Juga: Empat Desa di Tiga Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Tebo Ini Rawan Narkoba

Baca Juga: Ingat, Ini Pesan Polda Jambi Kepada Penguna Media Sosial

Baca Juga: Suku Anak Dalam Serahkan Senpi Jenis Kecepek ke Polsek Muara Tabir

Di tahun 2021, pungutan awal yakni sebesar Rp 20 juta per desa pemekaran. Tahun berikutnya sebesar Rp 30 juta per desa pemekaran.

Namu ada juga beberapa desa pemekaran yang menyetor Rp 30 juta sebelum tahun 2022, atau pada Desember 2021.

Pada rumor yang beredar itu, total jumlah pungutan per desa pemekaran yakni sebesar Rp 50 juta.

Baca Juga: Sejumlah Atlet Tarung Derajat Bakal Berlaga di Jambi, Ini Kata Khalis Mustiko, Ketua Ketua DPD Golkar Tebo

Masih dalam seputaran rumor, pungutan tersebut dilakukan oleh sejumlah pejabat di salah satu OPD Tebo.

Saat inipun, pihak desa pemekaran dikabarkan telah mendapatkan surat pertanggungjawaban (SPJ) atas uang Rp 50 juta tersebut dari pejabat yang dimaksud.

Baca Juga: Getaran Gempa Bumi di Garut Dirasakan Hingga Tasikmalaya, Bandung, Bogor dan Jogjakarta

Namun, dalam SPJ yang terima pihak desa pemekaran hanya berupa rician dana yang telah dipakai untuk proses pemekaran, tanpa ada tandatangan dari pihak yang bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut.

Hal itu yang membuat desa pemekaran bingung sekaligus curiga atas pertangungjawaban dana yang telah mereka keluarkan tersebut.